00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193940 20260210011403 0010-0226001024 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT / Maria Angela Riyanto Maria Angela Riyanto - 10 hlm : Ilus ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15171 Gede Bhayu Dananjaya Sumedang : IPDN, 2023 363.235 983 261 363.235 983 261 MAR p - Penegakan Hukum/Peraturan Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penegakan peraturan daerah terkait permasalahan izin usaha minuman beralkohol yang masih marak terjadi di Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilatarbelakangi dikarenakan permasalahan terkait izin usaha minuman beralkohol sedang marak terjadi dan masih belum bisa teratasi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan perda tentang ketertiban umum khususnya terkait izin usaha minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sintang, kemudian mengetahui apa saja hambatan dalam penertiban dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teori yang digunakan oleh penulis ialah teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih belum melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin usaha dan juga Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memberi pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang membahas lebih lanjut mengenai izin usaha Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih belum melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting yang dimana dibalik keberhasilan suatu negara harus adanya partisipasi dari semua komponen yang berada di dalamnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam mengatasi permasalahan mengenai izin usaha minuman beralkohol yang menyebabkan perdagangan minuman beralkohol ilegal adalah dengan mulai melakukan operasi pekat secara berkala.