00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193964 20260210023737 0010-0226001048 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA KELAPARAN OLEH DINAS SOSIAL DALAM MEMENUHI KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN KUYAWAGE KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN / Kogoya, Ruth Novalia Kogoya, Ruth Novalia 13 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19595 Aleknaek Martua Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 363.809 598 815 4 363.809 598 815 4 KOG i Masalah Kelaparan Latar Belakang (GAP): Dengan munculnya peristiwa embun beku tersebut hal ini yang menyebabkan kekeringan, maka di daerah tersebut pun mengalami kerusakan pada tanaman bahkan kegagalan panen dari kebun mereka sendiri. Hal ini telah menyebabkan kelaparan yang melanda mereka pada masa kekeringan sehingga ada yang kritis bahkan pula ada yang meninggal. Kelaparan di Kecamatan Kuyuwage, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua pegunungan, menyebabkan setidaknya 4 (empat) orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terdampak secara langsung pada Agustus 2022. Faktor cuaca yang dianggap sebagai pemicu bencana ini, merupakan peristiwa yang berulang melanda di Kecamatan Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya ini menjadi penanda adanya masalah serius dalam sistem pangan di kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan factor pendukung, penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan kelaparan oleh Dinas Sosial di kecamatan Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pembentukan BUMKam, menganalisis upaya yang telah dilakukan, serta mengeksplorasi prospek pemerintah daerah dalam pembentukan BUMKam. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis ASOCA. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pembentukan BUMKam berasal dari faktor internal dan eksternal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terlatih, regulasi yang tidak memadai, ketidakstabilan politik atau konflik sosial, kurangnya akses dan infrastruktur, serta kurangnya kesadaran dan minat kewirausahaan. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan, upaya tersebut belum berjalan efektif. Kesimpulan: Diperlukan prospek yang lebih baik untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi, stabilitas politik, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran kewirausahaan.