00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193979 20260210091734 0010-0226001063 EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU / Muhammad Fadhil Riwandi Muhammad Fadhil Riwandi 18 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20019 Selvia Junita Praja Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 363.728 095 981 437 363.728 095 981 437 MUH e Manajemen Sampah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis menyoroti masalah dalam evaluasi pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota tanjungpinang provinsi kepulauanriauyang masih menghadapi banyak kendala.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.Metode: menggunakan teori William N.Dunn dengan penelitian kualitatif metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan optimal dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Tanjungpinang, meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana, fasilitas, serta SDM yang mumpuni. Dan juga meningkatkan sistem pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Tanjungpinang, sehingga mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan. .Kesimpulan: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Anggaran yang dialokasikan masih belum memadai, sehingga banyak program tidak bisa berjalan maksimal. Sumber daya manusia yang terlibat juga terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya. Sarana dan prasarana yang tersedia, seperti tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, dan fasilitas daur ulang, juga sangat kurang. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar pentingnya pengelolaan sampah. Selain itu, peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sangat diperlukan dengan menambah TPS, armada pengangkut, dan fasilitas daur ulang. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga penting dengan memberikan pelatihan dan menambah jumlah petugas. Penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terjadwal serta pengolahan ramah lingkungan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.