00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193993 20260211085300 0010-0226001077 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : - / Anta Maulana Anta Maulana - 11 hlm : Ilust. ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12593 Kusworo Sumedang : IPDN, 2023 360.598 242 5 360.598 242 5 ANT p - Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Kecamatan Subang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Subang dimana permasalahan yang sering kali muncul terkait ketentraman dan ketertiban yaitu mengenai Pedagang Kaki Lima atau PKL yang tidak tertib sehingga menyebabkan kemacetan, 2 fasilitas umum yang terganggu dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki karena trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan. Untuk mengatasi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan kegiatan penertiban, namun permasalahan tersebut masih belum terselesaikan.Tujuan: Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penertiban PKL di Kecamatan Subang dan faktor apa saja yang menjadi penghambat proses penertiban serta bagaimana upaya dalam mencari solusi permasalahan PKL di Kecamatan Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penertiban PKL, faktor penghambat dari penertiban dan upaya dalam mencari solusi permasalahan penertiban PKL. Metode: Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori penertiban dari Reto Widjajanti dengan dua dimensi, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik anlisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Satpol PP telah melaksanakan penertiban dengan baik, hal ini karena tempat relokasi yang terbatas, dasar hukum yang kurang kuat dan kerja sama antar pihak terkait yang belum terjalin sehingga hasilnya tidak maksimal. Faktor penghambat penertiban yaitu sarana dan prasaran yang kurang memadai serta Perda yang mengatur PKL yang belum tersedia. Untuk menyelesaikan permasalahan penertiban, solusi yang diberikan Satpol PP yaitu dengan dirancangnya Perda yang mengatur PKL serta koordinasi antar pihak terkait yang ditingkatkan agar hasil yang di dapat lebih maksimal dari sebelumnya. Kesimpulan: Penertiban PKL oleh Satpol PP di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Subang sudah berjalan dengan baik.