00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194009 20260211092932 0010-0226001093 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD NATSIR KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT : - / ALHAKIM RAMADHAN ALHAKIM RAMADHAN - 10 : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13810 Mutiar Fitri Dewi Sumedang : IPDN, 2023 362.296 598 132 2 362.296 598 132 2 ALH i - permasalahan rokok Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rokok menjadi isu krusial di beberapa negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai bahaya rokok. Di indonesia sendiri merokok sudah menjadi kebiasaaan. Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kota Solok, telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir serta faktor penghambat implementasi peraturan daerah tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif induktif dengan pendekatan kualitatif, model implementasi dengan Teori Edward III, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan model analisis data Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Kawasa Tanpa Rokok di RSUD M. Natsir sudah diterapkan namun masih belum optimal, dilihat dari aspek 1). Komunikasi, kurangnya sosialisasi; 2). Sumber daya, kurangnya anggaran; 3). Disoposisi, kurangnya dedikasi aparat; serta 4) Struktur birokrasi, yang sudah baik. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah diterapkan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kurangnya sosialisasi, kurangnya anggaran, dan dedikasi dari aparat. Maka dari itu sebagai saran dari peneliti, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menggunakan cara yang lebih kekinian dalam sosialisasi, membentuk tim khusus, lebih tegas dalam pemberian sanksi, serta pejabat pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat.