00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194012 20260211093218 0010-0226001096 KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 / Muhammad Yusril Dano Hasyim Muhammad Yusril Dano Hasyim - 15 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15879 Gasper Liauw Sumedang : IPDN, 2023 323.345 985 422 323.345 985 422 MUH k - Hak Poitik Perempuan Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasarkan pada masalah keterwakilan perempuan dalam pemilihan serta penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD tidak mencapai 30 persen. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD serta mengetahui apa saja penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Tidore kepulauan tidak mencapai kuota 30 persen. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama, jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilihan calon anggota DPRD sudah mencapai 30 persen, kedua keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota tidore kepulauan provinsi maluku utara Periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30 persen yang disebabkan antaralain yaitu belum adanya mekanisme yang mengatur verifikasi dan uji publik calon DPRD pada tingkat partai politik, belum efektifnya pola rekrutmen calon anggota DPRD melalui organisasi perempuan, masih minimnya media massa yang menyajikan informasi mengenai masalah politik perempuan, rendahnya minat dan keseriusan perempuan untuk menjadi anggota DPRD dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya serta besarnya biaya politik dan masih adanya budaya politik patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan serta budaya money politics. Kesimpulan: Saran yang di ajukan dari penelitian ini adalah Perlu adanya regulasi terkait kewajiban para calon anggota DPRD untuk melaksanakan verifikasi dan uji publik sebagai bukti kualitas diri sebelum pencalonan terutama pada level partai politik, Perlunya sosialisasi secara continiu kepada masyarakat untuk memilih perwakilannya sesuai hati nurani tanpa terpengaruh monay politics dan Perlunya peningkatan frekuensi media massa untuk menyajikan informasi tentang permaslahan politik perempuan.