00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194025 20260211094723 0010-0226001109 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMA NEGERI TAHUN AJARAN 2021/2022 DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : - / Aldias Chandra Baskara Aldias Chandra Baskara - 9 : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15033 Rusli Razak Sumedang : IPDN, 2023 373.238 598 391 1 373.238 598 391 1 ALD i - sekolah menengah atas Permasalahan/Latar Belakang : Pendidikan merupakan hak yang dimiliki pada setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap masing-masing individu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Kualitas pendidikan yang baik memiliki pengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Tujuan : Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMA Negeri tahun 2 ajaran 2021/2022 di Kota Tarakan, apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya apa yang dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan. Metode : Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan : Berdasarkan penelitian, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMA Negeri tahun ajaran 2021/2022 di Kota Tarakan terdapat beberapa hambatan yang berasal dari luar (eksternal). Terdapat beberapa masalah yang belum bisa diselesaikan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat terkait pelayanan pendidikan yang tidak merata. Saran ditujukan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan untuk bekerjasama dengan beberapa pihak terkait dengan penyelesaian masalah yang ada agar masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama secara keseluruhan. Kesimpulan : terdapat hambatan yang belum bisa diatasi, pola pikir masyarakat yang memiliki anggapan sekolah dengan label unggulan, adanya kecurangan dalam administrasi dan belum ada upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.