00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194276 00329/IPDN/2026 20260218102218 0010-0226001360 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN (SKKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN DINI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT / Raiehan Akbar Rizal Raiehan Akbar Rizal 9 hlm http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15701 Tjahjo Suprajogo Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 363.370 959 822 1 363.370 959 822 1 RAI i Pencegahan Bahaya Kebakaran Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang rentan terjadinya bencana kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Pusat karena tingginya kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan SKKL di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam penerapan SKKL telah berjalan dengan baik. Namun, perlu peningkatan disposisi pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai pemadam kebakaran dan memperbaiki struktur organisasi untuk mengurangi tanggung jawab yang tidak jelas. Terdapat beberapa program yang menjadi prioritas dalam memusatkan masyarakat sebagai poros utama keberhasilan program SKKL yakni RedKar atau Relawan Damkar sesuai dengan yuridiksi dan peraturan setempat penting juga untuk mensosialisasikan SKKL kepada masyarakat dan melibatkan mereka sebagai pelaksana dan pengawas terdekat untuk mendeteksi dini kebakaran. Dengan upaya penerapan SKKL ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana kebakaran, terutama di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kesimpulan: Komunikasi yang dijalankan oleh Sudin DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat secara hirarki dengan arah bottom-up dan top-down yang secara berjenjanga dan koordinasi yang stabil dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat. Dukungan sumber daya yang baik, baik dari SDM, anggaran, sarana dan prasaran, dan kewenagan dalam menerapkan SKKL di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karakter yang dimliki oleh stakeholder khususnya eselon II dan eselon III di DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung pelaksanaan SKKL tercantum dengan jelas hingga ke birokrasi pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam peraturan sudah merangkup juga mengenai SOP pelayanan yang sama dengan penerapan SKKL tetapi fragmentasi tanggung jawab untuk ke masyarakat belum optimal meninjau dari kondisi lingkungan, sosial dan politik yang beragam sehingga perlu penanganan yang beragam.