00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194311 20260219121527 0010-0226001395 ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT / IQBAL AZHAR IQBAL AZHAR 12 hlm : illus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15886 Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 336.013 598 137 336.013 598 137 IQB a Keuangan Daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bentuk implementasi atas pemberlakukan asas desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan hal kepada daerah berupa pemberian anggaran sebagai bentuk perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk membiayai seluruh aktivitas urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan daerah. Padang Pariaman hingga saat ini masih memerlukan dana perimbangan yang besar terhadap kegiatan belanja daerah, maka dari itu perlu diukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam mengatasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif melalui kerangka Berfikir Induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data yang dilakukan melalui analisis rasio keuangan melalui teori Mahmudi.Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dinilai masih rendah berdasarkan indikator rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan sedangkan pada indikator rasio efektivitas sudah cukup efektif serta rasio ketergantungan daerah yang tinggi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam kinerja keuangan adalah kurangnya kompetensi pegawai akibat banyaknya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linear dan sarana yang belum memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai dan meningkatkan sarana penunjang kinerja pegawai. Kesimpulan:Dari hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dalam hal ini memaksimalkan pemungutan pendapatan asli daerah melalui peningkatkan pemungutan pajak, meningkatkan transparansi dan pelaksanaan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, serta meningkatkan dan memberdayakan sektor BUMNag melalui pemberian fasilitas dan keahlian.