00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194347 20260220111325 0010-0226001431 STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT / Harta Denay Harta Denay 19 hlm : illus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16034 Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 331.137 095 981 37 331.137 095 981 37 HAR s Pengangguran Permasalahan/Latar Belakang (GAP):Dikutip dari website Badan Pusat Statistik Kota Padang bahwa pengangguran di Kota Padang berada pada angka 13,37%. Perhitungan tersebut menunjukan bahwa masih tingginya angka pengangguran di Kota Padang. Berdasarkan BPS Tahun 2021, terdapat 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pengangguran di atas 6 persen. Kota Padang (13,37), Kabupaten Padang Pariaman (8,41), Kota Sawahlunto (6,38), Kota Bukittinggi (6,09), Kota Payakumbuh (6,47), dan Kota Pariaman (6,09). Berkaitan dengan masalah diatas, Pemerintahan Kota Padang mesti bekerja lebih intens lagi serta mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang lebih kompeten guna mencapai hasil yang lebih baik sebagai bentuk penanganan masalah pengangguran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor-faktor penghambat strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Adapun teori yang dipakai sebagai analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori SWOT dari Rangkuti yang menjelaskan bahwa dalam strategi pemerintah daerah dilihat pada 4 (empat) aspek yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penertiban rumah penginapan dan Rumah Kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pertama perlu adanya intensitas dengan setiap camat yang berada di Kota Padang sehingga dari camat tersebut kemudian berkoordinasi dengan ketua rt/rw terkait data angkatan kerja akibatnya dengan hal tersebut maka data akan selalu diperbaharui karna adanya sistem koordinasi yang intensif sehingga tidak berujung dengan sistem informasi manajemen yang kembali memburuk. Kedua perlu adanya pengawasan terhadap bantuan yang diberikan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang agar bantuan berupa perlengkapan alat penunjang kegiatan dapat dijaga keberadaannya dan tidak hanya menjadi sia-sia.