00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194375 20260221100205 0010-0226001459 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR / Farhan Damara Farhan Damara 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12961 Nur Ichsan Amin Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 363.809 598 289 2 363.809 598 289 2 FAR i Penanganan Masalah Stunting Permasalahan/Latar Belakang: Stunting menjadi masalah utama terhadap kualitas sumber daya manusia dan juga menjadi ancaman untuk kemampuan daya saing bangsa dimasa yang akan datang. Stunting adalah masalah yang terjadi pada anak balita karena kurangnya gizi sehingga menimbulkan gangguan pertumbuhan pada tubuh dan keterlambatan kemampuan berpikir. Terkait dengan masalah stunting, Pemerintah Kabupaten Sampang membuat kebijakan penurun stunting di Kabupaten Sampang. Tujuan: Penelitian ini mengkaji terkait dengan implementasi kebijakan stunting yang ada di Kabupaten Sampang, untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Penurunan Stunting, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam mensukseskan implementasi Peraturan Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Sampang. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C Edward III. Hasil Penelitian: Hasil penelitian dari implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang sebagai pelaksana utama adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan angka stunting di Kabupaten Sampang semakin tahun semakin menurun. Kesimpulan: Meskipun implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Sampang sudah dilaksanakan dengan baik, namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yaitu masih banyaknya pernikahan dini dan kurangnya taat administrasi bagi masyarakat pendatang.