00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194408 20260221103339 0010-0226001492 EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DENGAN MODEL CIPP DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH / Muhammad Ryas Muhammad Ryas 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12708 Jatnika Dwi Asri Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 352.340 959 811 31 352.340 959 811 31 MUH e Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memudahkan pemerintah dalam mencapai sistem pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efesien dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance). SIPD masih memiliki permasalahan yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki yaitu masih terjadi terkait SIPD salah satunya sumber daya manusia yang belum optimal dan sebagian fitur yang belum bisa dioperasikan dalam aplikasi tersebut. Tujuan: Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SIPD yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala pada pemanfaatannya. Metode: Metode yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta melihat dokumen langsung. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Pada pemanfaatannya ada beberapa hal yang menjadi kendala terkait SIPD ini seperti adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih paham tentang aplikasi tersebut, dan fitur aplikasi yang masih belum lengkap serta sulitnya dalam mengkomplain bila ada revisi. Kesimpulan: Pemanfaatan SIPD di Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai prosedur yang diterapkan namun masih ada beberapa kendala sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan untuk meningkatkan lagi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan , membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait SIPD serta mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri menyediakan admin SIPD di tiap-tiap daerah minimal ada pada tiap provinsi.