00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194425 20260221111248 0010-0226001509 ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT / Najmatul Haya Zen Najmatul Haya Zen 16 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12611 Paryoto Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 336.013 598 132 2 336.013 598 132 2 NAJ a Keuangan Daerah Permasalahan/Latar Belakang(GAP): berangkat dari rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Tujuan : penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab tidak mandirinya keuangan daerah Kota Solok. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Solok tahun 2018-2021. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 6 orang dari bidang pengelolaan keuangan daerah Kota Solok dan dokumentasi dengan dokumen terkait. Metode : penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berfikir induktif menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu, rasio efektivitas pengelolaan PAD, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio Analisis varians Pendapatan, dan Rasio Analisis varians Belanja. Hasil/Temuan: penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak mandirinya keuangan daerah Kota Solok adalah : 1) Pendapatan Asli Daerah masih rendah yang dikarenakan belum maksimalnya pemungutan pajak tersebut dan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajibannya; 2) Banyaknya Mandatory spending yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah; dan 3) Adanya politik anggaran nasional yang menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan daerah. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Solok dalam mengatasi faktor tersebut adalah: 1). Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok dengan; menambah kapasitas sumber Pendapatan Asli daerah (PAD), mempermudah sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk memperkuat peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, melakukan upaya peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah diikuti dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan; 2) Upaya mengatasi banyaknya Mandatory spending yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan manajemen perencanaan anggaran yang baik disesuiakan dengan prioritas kebutuhan daerah; 3) Upaya mengatasi adanya politik anggaran nasional yaitu dengan mengkoordinasikan kembali kebijakan yang dibuat dan meminta porsi yang besar bagi pemerintah daerah.