00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194429 20260221112029 0010-0226001513 PENERTIBAN HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DALAM KAWASAN PERKOTAAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN / Muh. Abdillah Tajuddin Muh. Abdillah Tajuddin 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12352 Mu'tamirudin Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 363.109 598 479 1 363.109 598 479 1 MUH p Keamanan dan Keselamatan Umum Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti jalan raya, taman kota, perumahan warga, dan lingkungan perkantoran yang berada dalam Kawasan perkotaan sehingga kenyamanan masyarakat. Tujuan : Skripsi ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat penertiban hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Metode : Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan penertiban hewan ternak juga terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan : Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran dalam kawasan perkotaan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan adanya faktor penghambat dalam proses penertiban seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan adanya faktor penghambat tersebut, disarankan kepada pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Satpol PP bersikap tegas dalam penegakan peraturan daerah tetapi tetap humanis, melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban hewan ternak serta membuat fasilitas pemeliharaan hewan ternak yang layak dan sesuai standar seperti kandang yang memadai dan tempat pembuangan limbah yang terpisah dari lingkungan sekitar.