00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194432 20260221112508 0010-0226001516 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL PERANG ANTARA SUKU LANNY JAYA DAN SUKU NDUGA DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN / Harishanty Lintang Auliasari Wijaya Harishanty Lintang Auliasari Wijaya 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12535 Liauw, Gasper Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 303.690 959 881 61 303.690 959 881 61 HAR p Penyelesaian Konfilik Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tanah Papua adalah salah satu daerah yang masih sering muncul berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah konflik sosial perang suku yang bisa timbul dari aspek budaya, politik, ekonomi maupun sosial. Perang suku yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Januari 2022 lalu terjadi antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga, sebagaimana dirilis berita pagi RRI Wamena tanggal 9 Januari 2022 pukul 06.30 WIT bahwa penyebab utamanya yaitu keterlambatan pembayaran mas kawin yang merembet hingga ke pembunuhan. Inilah yang menjadi dasar penelitian, serta peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial perang suku dan mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial perang antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang ada dianalisis dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Hasil/temuan: Hasil dari penelitian ini adalah penyebab perang suku yaitu pembayaran mas kawin dari pihak laki-laki (Suku Nduga) yang belum lunas kepada pihak perempuan (Suku Lanny Jaya) dalam jangka waktu yang disepakati, penculikan pihak perempuan (Suku Lanny Jaya) oleh pihak laki-laki (Suku Nduga) dan balas dendam sebagai akibat pihak laki-laki (Suku Nduga) yang dibunuh oleh pihak perempuan (Suku Lanny Jaya). Kesimpulan: Peran pemerintah daerah yaitu melakukan komunikasi yang efektif dalam bentuk koordinasi dengan unsur forkopimda untuk menyelesaikan perang suku antara Suku Lanny Jaya dan Suku Nduga, perang suku diselesaikan secara adat yaitu dengan membayar denda berupa uang dan babi sebagai simbol adat dan pemerintah daerah menerima ide masyarakat dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian.