00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194468 20260222020116 0010-0226001552 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TOPUTO KECAMATAN PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA / Herlina Fina Tatogo Herlina Fina Tatogo 8 hlm http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16392 Andi Masrich Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 352.409 598 812 1 352.409 598 812 1 HER i Administrasi Keuangan Permasalahan: Desa diberikan kewenangan sesuai kebutuhan dan prioritas desa, secara keseluruhan sumber pendapat desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan tersebut. Peraturan Bupati Paniai No 19 Tahun 2019 tentang pembagian dan penetapan alokasi dana desa untuk setiap kampung di paniai. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Dimana Dalam Pembagian Dan Desa Harus Dilakukan menggunakn asas merata dimana setiap kampung diberikan alokasi dana desa yang sama. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Toputo masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya Masih kurangnya pemerataan dalam penyaluran alokasi dana desa di desa toputo kecamatan paniai timur kabupaten paniai. Tujuan: Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan Alokasi Dana Desa untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi Alokasi Dana Desa tersebut diukur dengan 4 model variabel yang didasari pada indikator teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan ini bertujuan agar (ADD) bisa digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan di desa Toputo distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Hasil Temuan: Hasil dari penelitian ini pada indikator Komunikasi merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilanpelaksanaan suatu kebijakan. Karena komunikasi akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana. Kedua Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Ketiga Disposisi menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimilikiimplementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis dan yang terakhir Birokrasi yang bertindak sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Kesimpulan: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, namun target pencapaian masih belum tercapai sebab aparat desa di desa Toputo masih terdapat kekurangan SDM, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan. Namun terdapat faktor pendukung yang menunjang pengelolaan ADD tersebut di desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai.