<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001194479</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260222115021</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0226001563</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI RIAU /</subfield>
      <subfield code="c">AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">7</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12506</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Sumedang :</subfield>
      <subfield code="b">Institut Pemerintahan Dalam Negeri,</subfield>
      <subfield code="c">2023</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">363.370 959 814 1</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">363.370 959 814 1 AIS k</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Penanggulangan Kebakaran</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Latar belakang : Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau merupakan hal yang setiap&#13;
tahunnya masih terjadi di wilayah Provinsi Riau, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan&#13;
yang terjadi di perlukan koordinasi yang baik dan lancar oleh Badan Penanggulangan Bencana&#13;
Daerah Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Tujuan&#13;
penelitian untuk mengetahui bagaimana jalannya koordinasi penanggulangan bencana karhutla&#13;
di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah kabupaten atau&#13;
kota di Proviinsi Riau dalam upaya memaksimalkan penanganan karhutla yang terjadi. Penelitian&#13;
ini menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:88) sebagai pisau&#13;
analisis yang memiliki 4 Dimensi yang terdiri dari Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian&#13;
Kerja dan Disiplin. Metode : metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian&#13;
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif.&#13;
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Selain itu untuk&#13;
menganalisis data dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data,&#13;
dan menarik kesimpulan. Hasil dan temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi&#13;
dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD&#13;
Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau sudah berjalan&#13;
cukup baik dan sesuai dengan teori koordinasi oleh Hasibuan, namun koordinasi ini masih belum&#13;
optimal dilakukan . Kesimpulan : masih ada beberapa kendala terkait pengoptimalan dalam&#13;
penanganan karhutla terutama pada koordinasi terkait realisasi pagu anggaran serta sarana&#13;
prasarana yang ada di BPBD Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi dengan&#13;
Pemerintah Daerah untuk mengatasi beberapa kendala yang ada ialah berkoordinasi dengan&#13;
Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait realisasi anggaran pada tahun selanjutnya dan&#13;
merencanakan pengoperasionalan sarana prasarana serta melakukan kegiatan yang dapat&#13;
mendorong koordinasi itu sendiri seperti rapat koordinasi secara rutin, pengambilan keputusan&#13;
secara transparan, kegiatan monitoring serta evaluasi secara Bersama dan diterapkannya prinsip&#13;
desentralisasi.</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
