00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194493 20260222081123 0010-0226001577 PENANGANAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA ADAT JASRI DAN DESA ADAT PERASI OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGASEM / I Wayan Prayoga Puja Sastrawan I Wayan Prayoga Puja Sastrawan 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12495 Maichel Wutoy Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 303.690 959 862 42 303.690 959 862 42 I W p Penyelesaian Konflik Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada permasalahan adanya konflik sosial yang disebabkan oleh permasalahan sengketa tapal antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi pada tahun 2020 dan 2022. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan konflik sengketa tapal batas yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif serta analisis terhadap penanganan konflik menurut Teori William Ury. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penanganan konflik sengketa tapal batas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah dilakukan melalui upaya penyaluran ketegangan yang bersifat laten, penyelesaian konflik di permukaan serta membendung potensi konflik. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam penanganan konflik. Kesimpulan : Penulis memberikan kesimpulan bahwa penanganan konflik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah mampu menyelesaikan konflik melalui dihasilkannya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Penulis pada penelitian ini memberi saran agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tetap berkoordinasi dalam penyelesaian permasalan pemicu konflik, menjaga kondusivitas yang sudah terbangun, peningkatan kompetensi aparatur serta Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali agar pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diberikan kewenangan untuk mengintervensi penyelesaian permasalahan adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak desa adat maupun Majelis Desa Adat.