00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194496 20260222083701 0010-0226001580 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN / Andi Amalia Tiara Putri Andi Amalia Tiara Putri 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13758 Mutia Rahmah Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 363.728 095 984 792 363.728 095 984 792 AND i Manajemen Sampah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peningkatan jumlah timbulan sampah dengan rata-rata 62.598,42 ton/thn menjadikan Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2019 sampai 2021 tidak pernah lepas dari 3 (tiga) besar daftar kabupaten/kota penghasil sampah terbesar di Sulawesi Selatan. Selain itu, Kabupaten Bulukumba hanya memiliki dua unit bank sampah dan satu unit TPS3R, ditambah dengan pengelolaan sampah baik di bank sampah maupun TPS3R ini masih belum maksimal. Hal ini yang kemudian mengantarkan peneliti untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor pendukung, penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba ada faktor penghambat berupa kesulitan merekrut sumber daya manusia yang berkompeten dalam penanganan sampah hal ini disebabkan karena masih belum kondusifnya perspektif masyarakat terhadap pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan sampah sebagai bahan buangan seperti petugas kebersihan dan pengelola sampah, minimnya pengembangan sumber daya manusia ditandai dengan kurang memadainya pelaksanaan pelatihan, belum maksimalnya sarana prasarana dalam penanganan sampah, serta tidak tercukupinya anggaran pelaksana dalam menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan penanganan sampah. Terdapat juga faktor pendukung yang mendukung implementasi kebijakan penanganan sampah seperti adanya pembentukan organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas yang jelas dalam membantu proses penanganan sampah, adanya SOP yang jelas dan sesuai sebagai pedoman penanganan sampah, serta ketersediaan dan ketetapan penggunaan teknologi yang tepat dalam memudahkan proses penanganan sampah. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelatihan secara berkala kepada masyarakat dan kelompok petugas kebersihan di TPA, memaksimalkan anggaran biaya operasional dalam proses penanganan sampah, serta meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba belum berjalan secara optimal, hal ini ditandai dengan faktor penghambat yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan faktor pendukungnya. Meskipun begitu dari pihak pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, serta dari kelompok masyarakat dalam hal ini petugas kebersihan dan pekerja di TPA telah berupaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba.