00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194515 20260223041658 0010-0226001599 PELAYANAN PENERBITAN E-KTP BAGI MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN MARAPU DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : STUDI KASUS PUTUSAN MK NO.97/PUU-XIV/2016 / Hendrikus Suyono Peuuma Hendrikus Suyono Peuuma 12 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14956 Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 352.160 959 868 13 352.160 959 868 13 HEN p Administrasi Kependudukan di Kota Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tentu akan menemui masalah seperti yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu belum adanya pemahaman mengenai putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terkait dengan pelayanan penerbitan E-KTP bagi penganut kepercayaan marapu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya dalam memberikan pemahaman mengenai pencatuman kolom kepercayaan bagi para penganut kepercayaan marapu untuk memberikan hak pelayanan publik bagi para penganut kepercayaan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan penerbitan e-KTP bagi masyarakat penganut kepercayaan marapu di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh di lapangan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori Fitzsimmons dalam Sinambela yang menyebutkan 5 dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu: Realibility, Tangibles, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penyelenggaraan pelayanan penerbitan e-KTP bagi para penganut kepercayaan marapu belum berjalan dengan efektif dan efisien dibuktikan dengan adanya keluhan dari para penganut kepercayaan marapu mengenai pembuatan e-KTP yang bertumpu pada putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Kesimpulan: Pelayanan penerbitan eKTP bagi penganut kepercayaan marapu yang bertolak ukur pada putusan MK No.97/PUUXIV/2016 di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil belum baik dikarenakan pemahaman dan pengetahuan mengenai putusan MK tersebut belum diketahui sama sekali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya serta adanya hambatan seperti jaringan internet dan sarana prasarana yang masih kurang mendukung dalam proses pembuatan e-KTP.