00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194562 06372/IPDN/2023 20260302092727 0010-0326000009 IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN : Studi Kasus Desa di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur / Hafidh Sholahuddin Abdul Aziz Hafidh Sholahuddin Abdul Aziz 11 : ilust. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13395 Sumedang : Institute Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 352 352 HAF i Pemerintahan desa dan kelurahan Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Kemajuan teknologi saat ini membuat dampak positif bagi sumber daya manusia. Dengan berbagai canggihnya sistem membuat suatu pekerjaan lebih efektif waktu dan biayanya. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai banyak desa dan kelurahan. Yang mana masing masing memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. Tujuan: untuk mengetahui sejauh mana perkembangan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, serta menganalisis apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat penerapan regulasi tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian kuaalitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi permendagri ini sudah berjalan cukup baik di Kabupaten Nganjuk dibuktikan dengan penambahan desa cepat berkembang tiap tahunnya. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini, dan juga sumber daya pegawai dinas, kecamatan, hingga perangkat desa yang mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga progam kegiatan di desa berjalan dengan baik. Kesimpulan: Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh perangkat desa dan didukung dengan partisipasi masyarakat desa. Serta didukung oleh teknologi masa kini yang sudah dinikmati semua masyarakat desa. Namun masih adanya oknum masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya administrasi terutama kependudukan.