00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194599 20260302110718 0010-0326000046 ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH / Reza Fachmil Azhar Reza Fachmil Azhar 8 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14245 Idris Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 336.135 984 451 336.135 984 451 REZ a Pendapatan Asli Daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasari dari permasalahan daerah Kabupaten Banggai yang sampai saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada dana bantuan dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Banggai belum dikelola secara maksimal serta menandakan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banggai yang masih sangat rendah. Selain itu juga diperlukan Analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian daerah, serta pertambahan pendapatan tiap tahunnya. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab kurangnya PAD Kabupaten Banggai tahun 2017- 2021. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021. Metode: Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan cara berpikir induktif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan 4 orang dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai serta dokumentasi dengan dokumen terkait. Hasil/Temuan: Temuan dari penelitian ini didapati rata-rata perhitungan rasio Keuangan Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kesimpulan: Pengukuran rasio didapati rata-rata perhitungan rasio Keuangan Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi serta pengawasan pengelolaan pajak yang belum maksimal, minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD, dan Kebijakan Politik Nasional. Guna meningkatkan PAD disarankan membentuk regulasi sebagai dasar hukum beroperasinya BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin. Upaya mengatasi kebijakan politik nasional dengan melakukan koordinasi terkait kebijakan yang ditetapkan dan meminta dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi.