00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194640 20260302015733 0010-0326000087 0010-0326000082 EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR / Akhmad Zakky Ramadhan Akhmad Zakky Ramadhan 14 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12818 Tumija Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 336.013 598 285 4 336.013 598 285 4 AKH e Penanganan Bencana Banjir Latar Belakang / GAP Penelitian : Kabupaten Gresik memiliki kemampuan menerapkan Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci kesuksesan E-government. Tujuan : Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, memperoleh penjelasan faktor penghambat dan strategi SIPD dalam penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Gresik. Metode : Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian : Dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi teori yang dipakai dalam penelitian meskipun terdapat hal yang harus dievaluasi untuk diperbaiki. Hambatan utama yang dalam penelitian ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD. Strategi untuk mengatasi hambatan menggunakan strategi ASOCA dengan kolaborasi faktor internal dan eksternal sehingga akan ditemukan strategi mengatasi masalah dalam penelitian. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah sesuai dengan teori penelitian dan memenuhi dimensi kegunaan, dimensi ketepatan dan objektivitas, dimensi ruang lingkup, dimensi efektivitas biaya, dimensi akuntabilitas, namun perlu evaluasi dalam dimensi ketepatan waktu. Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu