00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194726 20260316101457 0010-0326000173 0010-0326000172 0010-0326000170 HAMBATAN PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA PAREPARE / Muhammad Raynaldi Kurniawan Muhammad Raynaldi Kurniawan 9 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12294 Halilul Khairi Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 353.5 353.5 MUH h Perlindungan anak Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Tujuan : Disusun guna mengetahui dan mendeskripsikan hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hambatan sebagai pemandu dalam penelitian. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pengawas Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf bidang perlindungan perempuan dan anak, dan Masyarakat (anak atau orang tua dari anak korban kekerasan). Hasil/Temuan : Hasil penelitian menunjukan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memiliki berbagai macam hambatan dalam menjalankan pekerjaannya diantaranya hambatan internal yaitu kurangnya pegawai, jabatan tak sesuai keahlian dan sarana prasarana yang kurang memadai serta hambatan eksternal yaitu pengaduan oleh masyarakat yang terhambat karena terintimidasi, sosialisasi ke masyarakat yang masih kurang, kurangnya koordinasi kerja sama antara pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dengan Polres Kota Parepare, pengawasan di masyarakat yang tergolong kurang. Kesimpulan : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak terbagi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.