00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194796 20260317084105 0010-0326000243 IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGHAPUSAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KETAPANG / Hutabarat, Theodorus Sunardi Hutabarat, Theodorus Sunardi 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13563 Rizari Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 351.598 324 1 351.598 324 1 HUT i Administrasi Publik Permasalahan/Latar Belakang: banyaknya barang rusak berat yang belum dihapuskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya padahal kabupaten ketapang sendiri sudah menggunakan sistem berbasis e-government dalam proses pendataan dan pengelolaan barang milik daerahnya. Tujuan : untuk mengetahui dan menganalisa implementasi e-government dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset pada proses penghapusan barang milik derah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat dalam peningkatan akuntabilitas penghapusan aset melalui implementasi e-government di kabupaten ketapang. Metode : Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (6 informan), observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan Teori penelitian dengan menggunakan teori implementasi e-government dari Pairs Cheek dimana faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi e-government adalah faktor teknologi informasi, manusia dan organisasi. Hasil/Temuan : ketiga faktor yang dimaksud tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah kabupaten Ketapang. Di kabupaten Ketapang sendiri sistem penghapusan masih didalam tahap digitasi, selain itu faktor sumber daya manusia yaitu pengurus barang yang pasif dan budaya organisasi yang hanya melakukan pencatatan pada saat penganggaran dan pengadaan saja membuat banyak aset yang rusak berat tidak diketahui keberadaannya atau hilang sehingga tidak bisa dilakukan proses penghapusan. Kesimpulan : Pelaksanaan penghapusan aset daerah di Kabupaten Ketapang melalui e-govenrment masih dikatakan belum baik dikarenakan Kualitas Output dan Input belum memadai, staff dan keterampilan yang belum baik, dan struktur organisasi yang belum bisa menunjang pengelolaan aset daerah.