00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194849 20260317035634 0010-0326000296 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH : Studi di Kecamatan Sulang / Liza Diyah Ayu Rosanti Liza Diyah Ayu Rosanti 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12674 Anwar Rosshad Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 361.598 267 3 361.598 267 3 LIZ i Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial pada Umumnya Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga anak tumbuh terlalu pendek untuk usianya, dan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Rembang yang GEMILANG, pemerintah terus membenahi serta meningkatkan program-program pencegahan stunting di daerah tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya Dinas Kesehatan dalam percepatan penurunan stunting guna mewujudkan Kabupaten Rembang bebas stunting 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pencegahan stunting ini. Metode: Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan data yang diperoleh selama kegiatan penelitian, terjadi penurunan angka stunting yang signifikan selama tiga tahun terakhir yaitu pada periode 2021-2023, dan keberadaan program percepatan penurunan stunting ini memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya bagi balita yang mengalami stunting. Kesimpulan: Berdasarkan analisis yang dilakukan, proses penanganan stunting di Kabupaten Rembang sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun belum berjalan secara maksimal karena layanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang dan masyarakat masih minim pengetahuan akan pentingnya gizi; oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya gizi.