00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194870 20260403125858 0010-0426000015 0010-0426000010 PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU / Istiqomah Lestary Agus Istiqomah Lestary Agus 9 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13738 Anya Risnawati Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 362.709 598 135 362.709 598 135 IST p Layanan Pemasalahan : Tingkat perkawinan anak di Bengkulu tergolong tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2010, Usia perkawinan pertama perempuan kelompok umur 15-19 tahun mencapai 45,9 persen lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (41,9 persen). Penyebab tingginya angka menikah usia dini adalah masalah ekonomi yang kurang, diikuti pengaruh teman sebaya, keluarga, dan hamil di luar nikah.Upaya Pemerintah untuk mencegah perkawinan anak terjadi, diantaranya mengubah batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan : Penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan terjadinya perkawinan anak dan hambatan dalam pencegahan perkawinan anak serta upaya yang dilakukan DP3APPKB. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori Horoepoti, Arimbi dan Santosa yang menyebutkan 5 dimensi peran, yaitu : peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai cara penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi Penulis menggunakan metode : penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan suatu penelitian secara naratif sehingga mudah dipahami. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Hasil : penyebab dari perkawinan usia anak di kabupaten Seluma di tinjau dari faktor internal dan eksternal masih rendah karena faktor diri sendiri, ekonomi dan pendidikan. Adapun hambatannya yaitu masyarakat yang tidak mau diedukasi dan peraturan tentang perkawinan anak yang ada juga belum maksimal. Upaya yang dilakukan DP3APPKB dalam mencegah perkawinan anak dengan melakukan kerjasama antar stakeholder terkait dalam mencegah perkawinan anak.