00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194885 20260406085834 0010-0426000030 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI / I Putu Agus Pranata Santosa I Putu Agus Pranata Santosa 8 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12825 Yani Alfian Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 351.598 624 2 351.598 624 2 I P i Administrasi Publik Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran sangat penting dalam birokrasi pemerintahan yang bertugas untuk melayani kepentingan publik, menyelenggarakan tugas dan urusan pemerintahan serta pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah skema dalam manajemen PNS yang baik untuk memberikan jaminan pada keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan roda pemerintahan. PNS dituntut untuk mempunyai kualitas yang baik guna mampu melaksanakan tugas dengan profesional, beretos kerja tinggi, disiplin yang baik, jauh dari praktik Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tujuan: Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data telah dibahas guna memperoleh hasil yang mampu memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, menguraikan faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode: Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menghasilkan bahwa Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah terlaksana cukup baik, namun terdapat beberapa hambatan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan Edward III dengan beberapa aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kesimpulan: Hambatan yang dialami adalah faktor sumber daya manusia yaitu minimnya peserta seleksi yang mendaftar. Kemudian sumber daya fasilitas, belum adanya tempat dan alat pelaksanaan tes uji kompetensi peserta seleksi. Upaya yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Karangasem dalam mengatasi hambatan terhadap minimnya jumlah peserta yang mendaftar yaitu dengan menigkatkan sosialisasi tentang informasi pentingnya pengembangan karier bagi PNS khususnya calon peserta seleksi terbuka. Lalu menggunakan gedung dan alat dari BKPSDM Provinsi Bali dalam pelaksanaan seleksi tahap uji kompetensi.