00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194911 20260406100707 0010-0426000056 OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI MANAJEMEN ASET PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA / Ilham Jamaluddin Ilham Jamaluddin 12 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15243 Elvira Mulya Nalien Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 351.159 822 351.159 822 ILH o Administrasi Negara di Wilayah Umum Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pada tahun 2020 dan 2021 Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan drastis dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan yang hanya mencapai 55.18% dan 44,71% dari target. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pemprov DKI Jakarta, hambatan dalam proses optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah serta upaya pemda dalam mengatasi hambatan pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif meIaIui Kerangka Berpikir Induktif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal tersebut berdasarkan dengan adanya empat dari tujuh indikator Manajemen Aset belum optimal yakni Indikator Inventarisasi Fisik, Pengamanan Aset, Pengidentifikasian Aset yang Memiliki Potensi untuk Dioptimalkan, Sasaran, Strategi dan Program untuk Mengoptimalkan Aset yang Dikuasai. Sementara yang sudah berjalan baik yaitu Indikator Inventarisasi Yuridis, Penilaian Aset Tetap yang Dikuasai serta Pengawasan dan Pengendalian. Kesimpulan: Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya adalah jumlah Barang Milik Daerah Pemprov DKI Jakarta yang banyak dan permasalahan bukti kepemilikan. Sedangkan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah mengoptimalisasi aplikasi yang dapat memudah pegawai sehingga meskipun satu admin dapat meng-handle banyak aset kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional