00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194984 20260407114619 0010-0426000129 STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI JURU PARKIR LIAR DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA / Abdul Mulkhan Kieraha Abdul Mulkhan Kieraha 10 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15690 Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 363.285 985 4 363.285 985 4 ABD s Satuan Polisi Pamong Praja Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang skripsi ini adalah masih ditemukan banyak juru parkir liar yang beroperasi di Kota Ternate sehingga mengganggu Ketertiban Umum. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang dipakai Satpol PP Kota Ternate untuk menangani para juru parkir liar yang beroperasi di berbagai titik di Kota Ternate dan apa saja yang menjadi faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk menangani faktor penghambat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan teori strategi menurut James Brian Quinn yang membagi strategi menjadi tiga dimensi, yaitu: Tujuan, Kebijakan dan Program. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik interaktif yang di dalamnya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Ternate memiliki strategi yaitu menempatkan petugas resmi secara permanen, patroli, membentuk satgas, membuat tempat pengaduan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga. Namun ada faktor yang menghambat yaitu kurangnya personil, kurang sarana dan prasaran dan juga tidak memiliki legalitas hukum dalam menindaklanjuti juru parkir liar. Namun ada faktor pendukung yang dapat menjadi solusi terhadap faktor penghambat yaitu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kesimpulan: Satpol PP sebagai penegak UU Ketertiban Umum telah menjalankan strategi-strategi untuk menangani para juru parkir liar, namun ada faktor penghambat yang harus dihadapi, Satpol PP Kota Ternate dalam menangani faktor penghamat sudah melakukan berbagai cara mulai dari koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya maupun koordinasi dengan pihak ketiga.