00000nam 2200000 4500 INLIS000000001194997 20260407012458 0010-0426000142 STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI BANDUNG COMMAND CENTER DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT / MOHAMAD ICHSAN WIJAYANTO MOHAMAD ICHSAN WIJAYANTO 21 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15169 Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 352.150 959 824 32 352.150 959 824 32 MOH s Pemerintahan Daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelayanan publik di Kota Bandung memiliki banyak masalah yang beragam, diantaranya adalah Kota Bandung sebagai penerima aduan laporan layanan publik terbanyak di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Ombudsman pada tahun 2019, Lalu tidak hadirnya nama Kota Bandung sebagai daftar Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang dilansir oleh Kemenpan RB pada tahun 2021, terdapat juga dugaan penemuan praktik maladministrasi dan pungutan liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lingkup pemerintah Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan ini seharusnya dapat diatasi dengan hadirnya sistem pelayanan berbasis elektronik dalam wujud Bandung Command Center. Metode : Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis data yang didapatkan dengan Teknik tringulasi data. Proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dilakukan reduksi data dan penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teori/Tujuan : Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT dan teori kualitas pelayanan public dari Hardiyansyah (2011).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang mampu meningkatkan kualitas layanan public di Kota Bandung dengan kehadiran Bandung Command Center. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Hasil penelitian ini menghasilkan tujuh isu strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan public di Kota Bandung, yaitu mengembangkan tiga layanan publik LAPOR!, NTPD112, dan Pelindung supaya lebih menarik dan mudah dipergunakan, memperkuat kerjasama dan komitmen dari semua stakeholder yang terlibat, mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai penggunaan aplikasi dan layanan satu pintu, mengintensifkan sosialisasi layanan BCC tidak hanya dari media sosial, mengeluarkan peraturan/regulasi yang memperjelas status dari BCC, meningkatkan Kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah, mempertegas komitmen pemerintah.Kesimpulan : Pemerintah Kota Bandung sudah bertransformasi kedalam pelayanan public berbasis digital namun belum efektif terpusat di Bandung Command Center, sehingga hal itu perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan seluruh sektor instansi pemerintahan.