00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195035 20260407023820 0010-0426000180 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NABIRE / Emma Devi Wakerkwa Emma Devi Wakerkwa 14 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15047 Ahmad Averus Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 363.585 988 3 363.585 988 3 EMM i Implementasi Perda No. 2 Tahun 2018 Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan Perumahan dan Permukiman kumuh adalah permasalahan yang menjadi permasalahan umum karena permasalahan ini tidak hanya terjadi di dunia namun juga terjadi di Indonesia termasuk Kabupaten Nabire. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman merupakan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nabire guna menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Nabire. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan luas Kabupaten Nabire yang mencapai 12.075 km2 sejumlah 67.6 ha wilayah di kabupaten nabire termasuk dalam wilayah dengan kategori perumahan dan permukiman kumuh. Tujuan: Peneliti melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah serta apa saja faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan upaya apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire terkait pelaksanaan Peraturan Daerah/Kebijakan tersebut. Metode: Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan observasi,wawancara serta dokumentasi. Teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edwards III. Hasil/Temuan: Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik ini buktikan dengan masih terdapat daerah-daerah yang tergolong kumuh ini dikarenakan Pemerintah beserta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bersih. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman telah berjalan namun, terkendala pada masyarakat yang belum paham akan pentingnya menjaga lingkungan, belum terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan masih belum terpenuhinya fasilitas.