00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195094 20260410125918 0010-0426000239 STRATEGI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN / Nurul Jannah Nurul Jannah 10 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13902 Sarwani Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 351.598 363 3 351.598 363 3 NUR s Administrasi Publik Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemajuan teknologi membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah dalam mendukung kinerja organisasi menghadirkan sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan permasalahan yang sering terjadi berupa tidak validnya data. Tujuan: Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu 2 Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Fokus penulis dalam penelitian ini tertuju pada fakta-fakta serta fenomena yang terjadi pada peristiwa di lapangan yang kemudian dianalisis dengan teori analisis SWOT sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penyebab suatu permasalahan dalam strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil/Temuan: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengambil langkah awal melakukan peningkatan pada layanan pemerintah untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam perkembangannya sudah dibuat beberapa aplikasi yang menunjang layanan pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa srategi yang harus dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sugai Utara yaitu memanfaatkan kerja sama dengan perangkat daerah untuk menerapkan semua aplikasi memanfaatkan jaringan yang tersedia untuk menginformasikan kebijakan membuat kesepakatan bersama terkait rencana anggaran dengan mengutamakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan perangkat daerah lain membuat aplikasi yang terintegrasi di satu server serta menerapkan dasar hukum (regulasi) untuk mengelola keamanan data.