00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195114 20260410075659 0010-0426000259 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI MEDIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA : STUDI PADA PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1 / Siti Rifdah Rahmawati Siti Rifdah Rahmawati 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15582 Hari Nur Cahya Murni Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 362.259 822 1 362.259 822 1 SIT i Rehabilitasi medik Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kesehatan merupakan hal esensial bagi setiap diri manusia. Rehabilitasi dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental serta sosial Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan mengenai Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Medik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta khususnya Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. Metode: penelitian ini, menggunakan Teori Van Meter Van Horn yaitu:Ukuran dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Karakteristik Agen Pelaksana; Komunikasi antar organisasi pelaksana; Sikap disposisi; serta lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi medik di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 masih belum optimal, dilihat dari masih adanya faktor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut antara lain jumlah Warga Binaan Sosial yang tidak sebanding dengan Tenaga Kerja, identifikasi Warga Binaan Sosial yang mempersulit pembuatan Kartu Jaminan Kesehatan. Kesimpulan: perlunya Tindakan pencegahan terkait kesehatan Warga Binaan Sosial, meningkatkan alokasi anggaran dalam percepatan kebijakan, serta mengagendakan Pendirian Klinik di dalam Panti Sosial Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.