00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195193 20260413092319 0010-0426000338 PERAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM TATA KELOLA SAMPAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT / Rivan Diazi Rivaldi Rivan Diazi Rivaldi 15 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14614 Nurbaiti Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 352.630 959 824 352.630 959 824 RIV p Pegawai Pemerintah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada tahun 2020 Kabupaten Sumedang menjadi urutan ke 24 dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam angka penanganan dan pelayanan pengelolaan sampah. Sedangkan pada tahun 2021 angka persentase pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Sumedang tersebut meningkat menjadi ke-16 dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Berdasarkan pada peningkatan angka pelayanan pengelolaan sampah tersebut menandakan ada peran yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang selaku dinas yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pelayanan sampah. Tujuan: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran dari pegawai yang ada dalam lingkup DLHK Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan sampah yang menunjukan peningkatan pada tahun 2020 ke tahun 2021. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelititan kualitatif dengan konsep penjelasan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan mendetail tentang peran dari aparatur pada DLHK Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tata kelola sampah selama ini menggunakan kerangka teori tentang peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian yang terdiri dari 5 dimensi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan juga studi literasi yang kemudian diolah dan dianalisa dengan 4 tahapan yang terdiri atas reduksi data, menganalisis data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari 5 dimensi yang diteliti, empat dimensi dari peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang sudah dijalankan dengan optimal sedangkan 1 dimensi tersisa masih belum dijalankan dengan optimal. Dimensi yang belum optimal tersebut adalah dimensi tentang penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi dan masih ditemui dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang namun secara umum, peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik. Kesimpulan: Pelaksanaan Peran Aparatur DLHK Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat 1 (satu) dimensi yang belum optimal dari 5 (lima) dimensi yang diteliti.