00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195275 20260413023337 0010-0426000420 PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN BANJARMASIN SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN / Prawiro Setio Hadi Prawiro Setio Hadi 7 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15781 Ikhbaluddin Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 352.150 959 836 11 352.150 959 836 11 PRA p Pemerintahan Daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Perkembangan teknologi telah masuk dalam setiap lapisan kehidupan manusia. Oleh karena itu pemerintah mulai memikirkan cara meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi digital yang dipadukan dengan pelayalanan publik yang mana salah satu contohnya ialah smart governance. Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana penerapan smart governance yang dilakukan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin. 2. Apa saja kendala dalam penerapan smart governance menuju Banjarmasin Smartcity. Tujuan : Tujuan penelitian ini ialah mengetahui upaya penerapan smart governance yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin dan menganalisis kendala yang menghambat dalam penerapan smart governance. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator smart governance menurut Giffinger (2007) meliputi pengambilan keputusan yang partisipatif, transparansi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sosial, dan strategi dan perspektif politik. Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskrptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan : temuan yang didapatkan peneliti yaitu persiapan pemerintah Kota Banjarmasin yang sangat baik, pada pelaksanaan sosialisasi yang belum merata, dan kemampuan masyarakan dalam mengakses teknologi informasi dengan maksimal. Kesimpulan : Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin telah mempersiapkan penerapan smart governance dengan sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota nomor 40 tahun 2019 tentang masterplan smart city dan road map masterplan smart city Banjarmasin 2022-2206. Namun, pada penerapannya terdapat beberapa kendala seperti sosialisasi mengenai aplikasi yang belum merata, masyarakat yang gaptek (gagap teknologi), dan oknum praktik ilegal KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Saran dari peneliti ialah memaintenance aplikasi pelayanan, meningkatkan sosialisasi aplikasi pelayanan, meningkatkan literasi digital masyarakat Kota Banjarmasin, dan melakukan penelitian terkait pilar lain dari smart city.