00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195316 20260414081546 0010-0426000461 PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN / Sinaga, Fernius Radjani Sinaga, Fernius Radjani 8 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14786 Dolf Edward Mitte Boga Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 320.075 982 311 320.075 982 311 SIN p Pendidikan Politik Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendidikan politik merupakan bagian yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan politik adalah cara yang tepat untuk membentuk masyarakat yang berwawasan tinggi terkhusus pada bidang politik. Pendidikan politik sendiri merupakan tugas dan tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pandeglang untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik. Masyarakat Pandeglang cenderung memiliki wawasan politik yang rendah, ini dapat dari masih maraknya money politic yang terjadi dalam agenda pemilihan umum ataupun lainnya. Masyarakat Pandeglang juga masih masuk ke dalam golongan kelompok pasif ditandai dengan masyarakat yang tidak mengenal siapa aktor politik dan partainya. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui dan menganalisa pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Pandeglang 2) Mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang 3) Mengetahui dan menganalisa upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengatasi hambatan untuk memberikan pendidikan politik di Kabupaten Pandeglang. Metode: Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa a) Pendidikan politik yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan menggunakan metode tatap muka langsung dan sasaran yang dituju adalah masyarakat. b) Proses pendidikan politik sering kali hambatan yaitu secara internal dan eksternal. Permasalahan internal ialah kurangnya pegawai profesional dan berkompeten. Permasalahan eksternal yaitu infrastruktur Kabupaten Pandeglang yang belum baik dan merata ditambah luasnya Kabupaten Pandeglang. c) Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi hambatan adalah dengan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas, atau Tokoh Masyarakat. Selain itu badan ini juga melaksanakan pendidikan politik secara tak langsung dengan menggunakan media cetak. Kesimpulan: pendidikan politik yang ada di kabupaten pandeglang berjalan dengan baik dan berlanjut. adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksaan pendidikan politik baik secara internal dan eksternal dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama dengan instansi lain seperti KPU, juga dengan menerapkan pendidikan politik secara online untuk menjangkau masyarakat lebih luas.