00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195336 20260414090841 0010-0426000481 OPTIMALISASI LAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN / Putri Suryani Widya Ningsih Putri Suryani Widya Ningsih 13 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20927 Hestiwati Basir Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.145 981 613 1 352.145 981 613 1 PUT o Administrasi daerah setingkat provinsi Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kurangnya sosialisasi serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Lubuklinggau. Tujuan: Penelitian ini untuk menganalisis penyelenggaraan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan menjelaskan hambatan serta upaya yang dilakukan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive dan accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dilengkapi dengan metode dokumentasi dan observasi. Hasil/Temuan: Tingkat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Lubuklinggau saat ini hanya mencapai 7,4% jauh dibawa target nasioan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 30% dari total penduduk yang memiliki KTP-el di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh program sosialiasi dan layanan jemput bola yang belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, ditambah dengan kendala keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Kesimpulan : Proses pelayanan administrasi kependudukan terkait kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau belum berjalan secara optimal. Disdukcapil Kota Lubuklinggau dapat melakukan peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara proaktif, serta membangun kerja sama strategis dengan berbagai sektor layanan publik untuk mengintegrasikan sistem layanan publik sehingga pemanfaatan data mewajibkan masyarakat menggunakan Identitas Kependudukan Digital sebagai pengganti KTP-el fisik dalam setiap transaksi pelayanan.