00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195352 20260414094146 0010-0426000497 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH DI KOTA JAMBI / M. Zaki Andrian Giggs M. Zaki Andrian Giggs 18 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22853 Aleknaek Martua Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 363.728 598 154 1 363.728 598 154 1 M. c Permasalahan sampah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah sampah di Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya dan belum tertangani secara optimal. Permasalahan ini menuntut adanya keterlibatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah, terutama melalui kebijakan bank sampah. Meskipun kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan masih perlu dievaluasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi dengan fokus pada pendekatan collaborative governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua dimensi yakni dimensi Desain Kelembagaan yang belum berjalan dengan baik pada indikator Pemberdayaan Antar Sektor dan dimensi Isi Kebijakan yang belum berjalan dengan baik pada indikator Sumber Daya Yang Digunakan. Sedangkan pada dimensi Kondisi Awal, dimensi Kepemimpinan Fasilitatif, dan dimensi Proses Kolaborasi menunjukkan hasil yang baik. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan bank sampah melalui collaborative governance sudah baik. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan bank sampah, diperlukan optimalisasi collaborative governance melalui peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan regulasi insentif, serta upaya edukatif yang berkelanjutan kepada masyarakat.