00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195386 20260414114933 0010-0426000531 EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS TIM KEWASPADAAN DINI DALAM MENANGANI KONFLIK DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA / Embarina Melviyani Br Ginting Embarina Melviyani Br Ginting 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13063 Maris Gunawan Rukmana Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 303.695 981 2 303.695 981 2 EMB e konflik sosial Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kewaspadaan dini di tingkat lingkungan sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Terwujudnya keamanan lingkungan akan menjamin keamanan wilayah dan daerah, bahkan nasional. Kewaspadaan dini harus dimulai dari lingkungan supaya dapat segera mendeteksi segala kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan ganggguan keamanan. Tujuan: Mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo, mengetahui dan memahami faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Metode: Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Efektivitas pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo belum efektif. Masih ditemui beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar instansi, dan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan anggaran terbatas. Kesimpulan: Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar instansi dan masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dan anggaran yang terbatas yang menjadi faktor penghambat. Penulis juga menyarankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Karo secara rutin ke seluruh wilayah Kabupaten Karo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo diharapkan harus lebih mampu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antar instansi