00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195398 20260414014729 0010-0426000543 COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA MEDAN / Siregar, Jeanclau Vanderick Siregar, Jeanclau Vanderick 16 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23818 Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 331.159 812 11 331.159 812 11 SIR c Tentang angkatan kerja dan pengangguran Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Medan menempati posisi pertama sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, yakni sebesar 8,67%. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, serta kurangnya koordinasi lintas sektor, mendorong pemerintah untuk menerapkan pendekatan collaborative governance dalam menurunkan angka pengangguran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance pada Program Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan (SIDUTA) di Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi program tersebut. Metode: Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) digunakan sebagai kerangka analisis, dengan menekankan pada empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIDUTA melibatkan kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan perusahaan penyedia lowongan kerja, lembaga pelatihan, dan masyarakat pencari kerja. Program ini berhasil menurunkan angka pengangguran secara signifikan pascapandemi. Faktor pendukung utama meliputi dukungan pimpinan, kerja sama lintas stakeholder, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, beberapa kendala turut dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi dunia usaha, dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah mengatasi hambatan tersebut melalui sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan intensifikasi koordinasi antar aktor. Kesimpulan: Implementasi collaborative governance dalam Program SIDUTA cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek pendanaan dan keterlibatan sektor swasta.