<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001195475</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260417124248</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0426000620</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA /</subfield>
      <subfield code="c">Rizqi Sukma Sari Putri</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Rizqi Sukma Sari Putri</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">12 :</subfield>
      <subfield code="b">ilus</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13871</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Marja Sinurat</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Sumedang :</subfield>
      <subfield code="b">Institut Pemerintahan Dalam Negeri,</subfield>
      <subfield code="c">2023</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">657.661 598 12</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">657.661 598 12 RIZ p</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Akuntansi Pemerintahan</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan Sstandar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2021 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Tujuan: Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan 2 dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan model miles and huberman. Hasil/Temuan: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Masih terdapat hambatan yang terjadi berupa penerapan standar operasional prosedur serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan penerapan standar operasional prosedur. Kesimpulan: Penerapan SAP di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan berupa sumber daya aparatur dan standar operasional prosedur. BPKAD berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur serta penerapan standar operasional prosedur SAP.</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
