00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195480 20260417010507 0010-0426000625 ANALISIS POLITIK IDENTITAS DALAM PEROLEHAN SUARA PETAHANA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR / Rohman Wahyu Saputro Rohman Wahyu Saputro 14 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15871 Hadi Prabowo Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 324.959 859 828 324.959 859 828 ROH a Pemilihan umum di Indonesia Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berkurangnya suara petahana pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2020 yang berujung pada tidak terpilihnya kembali petahana menjadi pembahasan yang menarik. Diatas kertas petahana diunggulkan dengan mengantongi dukungan dari 6 partai politik serta 36 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada kontestasi pemilihan umum kepala daerah, politik identitas seringkali digunakan untuk menarik simpati masyarakat dengan berbagai strategi. Pendekatan dapat dilakukan kepada tokoh agama, budaya, maupun birokrat untuk memperoleh dukungan. Ketiga bentuk masyarakat ini dalam pandangan Clifford Geertz disebut sebagai masyarakat abangan, santri, dan priyayi. Tujuan: Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyebab hilangnya ketertarikan masyarakat kepada petahana. Metode: Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan data primer sebagai sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara. Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah Teori Marketing Politik 4P oleh Niffeneger. Hasil/Temuan: Penelitian menunjukkan bahwa penantang petahana pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2020 lebih dekat dengan masyarakat khususnya masyarakat abangan, santri maupun priyayi. Personal penantang petahana dinilai lebih sederhana dan tidak terkesan elitis karena mampu berbaur dengan masyarakat. Kesimpulan: Ketertarikan masyarakat terhadap petahana berkurang karena beberapa hal seperti kebijakan pentas seni reyog “11-an” kurang berjalan dengan baik karena sedikit memberatkan masyarakat terkait pendanaan kegiatan, berkurangnya minat aparatur sipil negara terhadap petahana serta minimnya pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan sampung.