00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195535 20260417092739 0010-0426000680 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PASCA-STUNTING DI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU / Rhendy Baltasar Aryesam Rhendy Baltasar Aryesam 15 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23878 Ginting, Arwanto Harimas Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 362.175 985 2 362.175 985 2 RHE p Layanan kesehatan khusus Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan pasca-stunting di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Tanimbar Selatan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait regulasi, akses pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan penetapan Desa Lokus, implementasi program belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, dan kesadaran masyarakat yang rendah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanganan pasca-stunting dengan menggunakan teori peran Ryaas Rasyid (1997) yang mencakup dimensi regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan di Kecamatan Tanimbar Selatan. Metode: Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan sebanyak 23 orang terdiri dari pejabat Dinas Kesehatan, petugas Puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga dengan anak pasca-stunting. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terlihat dari pembentukan tim dan penetapan desa sasaran, namun akses pelayanan kesehatan masih terbatas karena kondisi geografis dan infrastruktur. Program pemberdayaan telah berjalan namun jangkauan dan partisipasi masyarakat belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya regulasi khusus, keterbatasan sumber daya manusia, tantangan geografis, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan: Diperlukan penyusunan peraturan daerah khusus penanganan pasca-stunting, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pengembangan sistem pelayanan yang sesuai karakteristik wilayah kepulauan, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efektivitas penanganan pasca-stunting di wilayah kepulauan.