00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195610 20260417115753 0010-0426000755 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / Cinda Nilam Baiduri Cinda Nilam Baiduri 13 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17646 Faria Ruhana Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 352.655 983 441 352.655 983 441 CIN i pegawai negri sipil Permasalahan (GAP) : Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan kompetensi dari sumber daya aparaturnya salah satunya melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2015 tentang pedoman Pemberian Tugas Belajar. Izin Belajar, dan Beasiswa Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasiannya. Tujuan :untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar di Kota Palangka Raya, faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode : penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling dan quota sampling. Data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data berupa data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi data. Analisis data menggunakan teori Edwards III (1980) tentang Implementasi Kebijakan. Hasil : pelaksanaan izin belajar yang mengganggu tugas dinas sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksima, kurangnya disiplin PNS, kurangnya staf sebagai asesor dalam kegiatan assessment, dan kurangnya respon dari Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dalam melaporkan PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya. kesimpulan : bahwa implementasi kebijakan izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Palangka raya masih belum berjalan dengan efektif dikarenakan hambatan yang terjadi di dalam implementasi kebijakannya.