<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001195611</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260417115821</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0426000756</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN /</subfield>
      <subfield code="c">Bagus Nugraha Suseno</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Bagus Nugraha Suseno</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">18 :</subfield>
      <subfield code="b">ilus</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21406</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Riswati</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Sumedang :</subfield>
      <subfield code="b">Institut Pemerintahan Dalam Negeri,</subfield>
      <subfield code="c">2025</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">336.013 598 598 232 2</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">336.013 598 598 232 2 BAG k</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Keuangan daerah</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemandirian daerah di Kota Tangerang dan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam mendukung kinerja pemerintah di Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2020 - 2023. Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk metode pengumpulan data. Menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis yang digunakan menggunakan teori Mahmudi melalui perhitungan rasio keuangan: (1) Rasio Kemandirian. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. (3) Rasio Keserasian. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (5) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah. Hasil/Temuan: Hasil dari analisis penelitian ini menunjukan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang jika dilihat dari (1) Rasio Kemandirian, bahwa kinerja keuangan daerah dikategorikan Tinggi dengan persentase diangka 75%-100% dengan pola hubungan delegatif. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, bahwa Kota Tangerang memiliki kemampuan keuangan daerah yang Baik dengan persentase diangka 40,01%- 50,00%. (3) Rasio Keserasian, bahwa belanja operasi Kota Tangerang masuk kedalam kritera Sangat Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 81%-100%. Sedangkan belanja modal Kota Tangerang masuk kedalam kritera Tidak Serasi dengan rasio keserasian belanja berada diangka 0%- 20%. (4) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah, bahwa efisiensi keuangan daerah Kota Tangerang masih berada dalam kategori Tidak Efisien dengan rasio efisiensi berada diangka &gt;40%. (5) Rasio Efektivitas, bahwa kinerja keuangan daerah Kota Tangerang Sangat Efektif yaitu dengan kriteria &gt;100%. Kesimpulan: Kemandirian daerah Kota Tangerang dilihat dari rasio keuangan secara keselurahan sudah dikatakan mandiri, hanya saja terdapat beberapa kinerja keuangan yang perlu dioptimalkan. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Tangerang untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem digital yang transparan, mengembangkan sektor ekonomi baru, serta menyeimbangkan alokasi anggaran agar lebih banyak dana dialokasikan untuk investasi jangka panjang yang mendorong produktivitas daerah.</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
