00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195656 20260417125135 0010-0426000801 IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / Rangga Aditya Rangga Aditya 15 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24681 Sinaga, Jona Bungaran Basuki Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 361.598 163 12 361.598 163 12 RAN i Program bantuan sosial pemerintah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka. Meskipun PKH dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping sosial, ketidaksesuaian data penerima manfaat, hambatan geografis, serta rendahnya partisipasi aktif Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, belum banyak kajian akademik yang mengupas proses implementasi PKH secara mendalam di wilayah ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari pendamping sosial, aparat desa, dan KPM. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH telah meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh beban kerja pendamping yang tinggi, data penerima yang tidak mutakhir, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kesimpulan: Program Keluarga Harapan memiliki kontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka. Namun, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui perbaikan kapasitas sumber daya manusia, validitas data, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta kolaborasi lintas sektor.