00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195682 20260417014731 0010-0426000827 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI DIKLAT FUNGSIONAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELU / Nuno Novensis Halima Laku Leto Nuno Novensis Halima Laku Leto 12 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18253 Neni Alyani Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 352.655 986 873 352.655 986 873 NUN p pegawai negri sipil Permasalahan (GAP): Pengembangan kompetensi pegawai belum diterapkan secara optimal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu hal ini ditandai dengan masih sedikit pegawai yang mengikuti diklat fungsional. Hal ini berdampak pada kompetensi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan masih kurang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengetahui Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui diklat fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dan upaya yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagai grand theory dalam penelitian ini, digunakan teori pengembangan kompetensi menurut Sedarmayanti (2017) yang mengidentifikasi tiga dimensi pengembangan kompetensi yaitu: Pengetahuan, Keterampilan dan Perilaku. Hasil/Temuan: Pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui diklat fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu penting untuk dilaksanakan. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui diklat fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu sangat penting untuk dilaksanakan, Diklat fungsional yang dilaksanakan sudah cukup baik namun belum optimal serta harus ditingkatkan, mengingat pada saat ini masih sedikit pegawai yang melaksanakan diklat fungsional. Faktor penghambat yakni keterbatasan anggaran serta kurangnya motivasi pegawai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yakni dengan berupaya mengalokasikan dan menambah anggaran untuk diadakan diklat dan terus memberikan motivasi kepada pegawai agar mau mengembangkan kompetensi melalui pelaksanaan diklat.