00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195697 20260417082635 0010-0426000842 PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALU / Fadil Gunawan Fadil Gunawan 15 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24270 Yani Alfian Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.385 984 4 352.385 984 4 FAD p Manajemen pegawai negeri sipil Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan elemen penting dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, pengembangan PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan, terbatasnya akses terhadap pelatihan teknis, serta pelaksanaan mutasi yang belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Selain itu, belum tersedianya regulasi teknis dan dukungan anggaran yang memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pengembangan pegawai secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan PNS di BKPSDMD Kota Palu belum berjalan optimal. Ditemukan bahwa dimensi yang digunakan dalam penelitian belum satupun menunjukkan hasil yang baik. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan, pelatihan belum menjangkau seluruh pegawai sesuai kebutuhan, serta pelaksanaan mutasi yang tidak selalu didasarkan pada prinsip profesionalisme dan evaluasi kinerja. Kesimpulan: Pengembangan PNS di BKPSDMD Kota Palu belum berjalan optimal. Untuk itu perlu perbaikan yang menyeluruh, mulai dari perencanaan berbasis kebutuhan, penyusunan peta kompetensi, pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, hingga sistem mutasi yang objektif. Diperlukan pula kebijakan teknis dan alokasi anggaran yang jelas guna mendukung program pengembangan yang terukur dan berkelanjutan.