00000nam 2200000 4500 INLIS000000001195712 20260419010641 0010-0426000857 PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM PENANGANAN KASUS MAISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH / M Musawir Okprianda M Musawir Okprianda 8 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15332 Lalu Satria Utama Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023 363.235 981 171 363.235 981 171 M M p Penegakan Hukum Permasalahan/Latar belakang (GAP): Tingkat pelanggaran kasus Maisir atau judi di Kabupaten Aceh Timur masih sering terjadi dikarenakan masyarakat masih tidak peduli akan aturan Qanun Jinayat. Dalam menyelesaikan masalah ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli di tempat tempat yang rawan akan terjadinya pelanggaran dan membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk memberi pemahaman dan bekerja sama untuk menegakkan Qanun Jinayat dalam menangani masalah maisir. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan Qanun dalam menangani masalah Maisir di Kabupaten Aceh Timur. Metode: Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik dari pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, masyarakat, dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data lalu penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur sudah baik hanya saja masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah melakukan peningkatan pada tenaga kerja dan membangun koordinasi yang baik bersama masyarakat untuk saling bantu menegakkan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Maisir di Kabupaten Aceh Timur. Kesimpulan: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan minimnya pengetahuan kompetensi yang dimiliki personil dan masih adanya oknum dari penegak hukum itu sendiri ketika memproses hukum masih memandang siapa pelanggar. Penulis juga menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebaiknya lebih memperhatikan sumber daya personil untuk meningkatkan kompetensi anggota dan mengurangi oknum oknum yang bekerja buruk di penegak hukum.